Langsung ke isi

Wawasan · 7 menit baca

Ahli Waris WNA dan Perkawinan Campuran: Tanah Warisan dan Batas Satu Tahun

Ahli waris WNA tetap berhak mewaris, tetapi tidak dapat memegang hak milik atas tanah. Pahami batas satu tahun dalam UUPA dan cara merencanakannya.

Ibu Ratih (nama samaran) memiliki dua anak. Si sulung tinggal di Jakarta. Si bungsu menetap di Australia sejak kuliah, menikah di sana, dan kini telah menjadi warga negara Australia. Ibu Ratih ingin rumah keluarga dan sebidang tanah kebun kelak dibagi adil di antara keduanya. Ia baru tahu dari seorang kerabat bahwa anak bungsunya, sebagai warga negara asing, "tidak boleh punya tanah di Indonesia". Ia bertanya-tanya apakah itu berarti anaknya kehilangan hak waris. (Ilustrasi ini rekaan dan disamarkan.)

Jawabannya: tidak. Kewarganegaraan asing tidak menghapus kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Yang dibatasi adalah jenis hak atas tanah yang boleh dipegangnya. Perbedaan ini sangat penting. Tanpa perencanaan, pembatasan tersebut dapat berujung pada hilangnya hak atas tanah itu sendiri.

Hak milik hanya untuk warga negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (Pasal 21 ayat (1)). Pembatasan serupa berlaku untuk hak guna bangunan, yang pada prinsipnya hanya dapat dipegang oleh WNI dan badan hukum Indonesia.

UUPA juga mengatur keadaan ketika orang asing memperoleh hak milik bukan melalui jual beli, melainkan karena peristiwa hukum. Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak hak diperoleh atau kewarganegaraan hilang.

Jika dalam satu tahun hak tersebut tidak dilepaskan, hak milik itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Selain itu, selama seseorang memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus kewarganegaraan asing, ia juga tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik (Pasal 21 ayat (4)). UUPA juga menyatakan bahwa peralihan hak milik kepada orang asing melalui perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, atau hibah wasiat adalah batal karena hukum, dan tanahnya jatuh kepada negara (Pasal 26 ayat (2)).

Apa artinya bagi ahli waris WNA

Dalam situasi Ibu Ratih, ketika kelak warisan terbuka, anak bungsunya tetap ahli waris dan berhak atas bagiannya. Namun, atas tanah dengan hak milik, ia hanya dapat memegangnya untuk sementara dan wajib melepaskannya dalam satu tahun. Melepaskan dapat berarti menjual kepada pihak yang memenuhi syarat, mengalihkan kepada ahli waris lain yang WNI, atau menempuh langkah lain yang dibenarkan hukum.

Batas satu tahun ini terdengar panjang, tetapi dalam praktik sering tidak cukup. Pengurusan surat keterangan waris, balik nama, kewajiban pajak, kesepakatan antar-ahli waris, dan proses penjualan dapat memakan waktu berbulan-bulan, apalagi bila ahli waris tinggal di luar negeri.

Apa yang boleh dimiliki orang asing

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memberikan ruang yang lebih jelas bagi orang asing:

  • Orang asing dapat diberi hak pakai dengan jangka waktu (Pasal 49 ayat (2)).
  • Orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian yang sah dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian, yaitu rumah tapak di atas tanah hak pakai, termasuk hak pakai di atas hak milik berdasarkan perjanjian dengan akta PPAT, atau satuan rumah susun tertentu (Pasal 69 dan Pasal 71), dengan batasan seperti harga minimal dan peruntukan (Pasal 72).
  • Bila orang asing pemilik rumah tersebut meninggal, rumahnya dapat diwariskan. Jika ahli warisnya juga orang asing, ia harus memiliki dokumen keimigrasian yang sah (Pasal 69 ayat (2) dan (3)).
  • Pemegang hak pakai yang tidak lagi memenuhi syarat wajib melepaskan atau mengalihkan haknya dalam satu tahun. Jika tidak, hak tersebut hapus karena hukum (Pasal 50).

Artinya, jalur yang terbuka bagi ahli waris WNA berbeda dengan ahli waris WNI. Rencana waris perlu memperhitungkan hal ini sejak awal.

Perkawinan campuran: dua hal yang sering terlewat

Harta bersama dengan pasangan asing. WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian pemisahan harta menghadapi persoalan sejak awal perkawinan. Tanah yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pasangan asing turut memperoleh bagian karena percampuran harta. Pasal 70 PP 18/2021 menegaskan bahwa WNI dalam perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya, asalkan tanah tersebut bukan harta bersama, yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta yang dibuat dengan akta notaris. Sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, perjanjian semacam ini juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung.

Anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Anak dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun atau menikah. Setelah itu, ia wajib memilih salah satu kewarganegaraan, dengan pernyataan yang disampaikan paling lambat tiga tahun setelah berusia 18 tahun (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006). Selama berkewarganegaraan ganda, anak tersebut tidak dapat memegang hak milik atas tanah. Bila anak tidak memilih tepat waktu, status WNI-nya dapat hilang. Kemudahan pendaftaran khusus yang pernah diberikan melalui PP Nomor 21 Tahun 2022 bersifat sementara dan telah berakhir masa berlakunya.

Cara merencanakannya

Beberapa pendekatan yang biasa dikaji bersama penasihat hukum:

  1. Petakan kewarganegaraan seluruh calon ahli waris dan kemungkinan perubahannya, termasuk anak dan cucu yang tinggal di luar negeri.
  2. Atur pembagian dengan wasiat atau hibah semasa hidup, sehingga tanah hak milik jatuh kepada ahli waris WNI, sementara ahli waris WNA menerima aset lain yang setara, seperti dana, efek, atau aset di luar negeri. Pengaturan ini tetap harus menghormati bagian ahli waris yang dilindungi undang-undang.
  3. Siapkan kesepakatan pembagian di antara para ahli waris, termasuk mekanisme kompensasi, agar proses dalam satu tahun berjalan lancar.
  4. Pertimbangkan perubahan bentuk hak, misalnya pemberian hak pakai di atas hak milik bagi anggota keluarga WNA yang ingin tetap tinggal di rumah keluarga.
  5. Buat atau tinjau perjanjian perkawinan bagi WNI dalam perkawinan campuran.
  6. Hindari perjanjian pinjam nama (nominee). Menitipkan tanah atas nama WNI untuk kepentingan orang asing berisiko tinggi. Perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing dinyatakan batal oleh UUPA, dan sengketa semacam ini kerap berakhir merugikan semua pihak.

Poin penting

  • Kewarganegaraan asing tidak menghapus hak sebagai ahli waris, tetapi membatasi jenis hak atas tanah yang dapat dipegang.
  • Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta wajib melepaskannya dalam satu tahun; bila tidak, tanah jatuh kepada negara.
  • Orang asing dapat memegang hak pakai dan memiliki rumah hunian tertentu berdasarkan PP 18/2021, dengan dokumen keimigrasian yang sah.
  • Dalam perkawinan campuran, perjanjian pemisahan harta dengan akta notaris menjaga hak WNI atas tanah.
  • Anak berkewarganegaraan ganda terbatas tidak dapat memegang hak milik dan wajib memilih kewarganegaraan dalam batas waktu yang ditentukan.

Bila keluarga Anda memiliki anggota yang berkewarganegaraan asing atau tinggal di luar negeri, tim konsultasi Parampara dapat membantu menyusun rencana pembagian yang sejalan dengan batasan ini.

Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan nasihat hukum. Penerapan ketentuan pertanahan dan kewarganegaraan bergantung pada fakta masing-masing; konsultasikan situasi Anda dengan notaris/PPAT atau advokat yang berwenang.

Dasar hukum & referensi

← Semua artikel dan buku