Langsung ke isi

Wawasan · 6 menit baca

Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, dan Dampaknya pada Warisan

Sebelum warisan dibagi, harta bersama harus dipisahkan dulu. Pahami gono-gini, perjanjian perkawinan pasca Putusan MK 69/2015, dan dampaknya.

Ketika Pak Darmawan (nama samaran) wafat, anak-anaknya mengira seluruh rumah, deposito, dan saham di perusahaan keluarga langsung menjadi warisan yang dibagi di antara ibu dan tiga anak. Notaris keluarga menjelaskan bahwa ada satu langkah sebelumnya yang sering terlewat: memisahkan harta bersama orang tua mereka. Sebagian besar aset itu diperoleh selama perkawinan, sehingga separuhnya adalah hak sang ibu sebagai pasangan, bukan bagian dari warisan. Satu-satunya pengecualian adalah rumah di Semarang yang diwarisi Pak Darmawan dari kakeknya. (Ilustrasi ini rekaan dan disamarkan.)

Penjelasan itu mengubah perhitungan keluarga secara signifikan. Memahami harta bersama, harta bawaan, dan perjanjian perkawinan adalah fondasi dari setiap perencanaan waris.

Harta bersama dan harta bawaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan dua kelompok harta:

  • Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35 ayat (1)). Dalam bahasa sehari-hari, harta ini dikenal sebagai gono-gini.
  • Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, ditambah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta ini berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2)).

Atas harta bersama, suami atau istri bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak. Atas harta bawaan, masing-masing berhak penuh melakukan perbuatan hukum (Pasal 36). Itulah sebabnya bank atau PPAT umumnya meminta persetujuan pasangan ketika aset yang diperoleh selama perkawinan dijual atau dijaminkan.

Perlu dicatat, harta bersama tidak bergantung pada nama yang tercantum di sertifikat atau rekening. Rumah yang dibeli selama perkawinan atas nama suami tetap merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain.

Harta bersama ketika salah satu pasangan wafat

Ketika perkawinan berakhir karena kematian, langkah pertama adalah memisahkan harta bersama. Bagi keluarga Muslim, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hukum perdata pada umumnya mengenal prinsip pembagian yang serupa.

Dengan demikian, yang menjadi harta warisan adalah:

harta bawaan pewaris + bagian pewaris dari harta bersama, setelah dikurangi utang dan biaya terkait.

Pasangan yang hidup terlama, dalam banyak sistem hukum, mendapatkan dua hal: separuh harta bersama sebagai haknya sendiri, ditambah bagian sebagai ahli waris dari harta warisan pewaris. Kesalahan memasukkan seluruh harta ke dalam perhitungan warisan dapat merugikan pasangan yang ditinggalkan dan memicu sengketa.

Untuk perceraian, Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dalam penjelasannya mencakup hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Perjanjian perkawinan

Pasangan dapat mengatur hubungan harta mereka secara berbeda melalui perjanjian perkawinan. Isinya umumnya berupa pemisahan harta sepenuhnya, pemisahan sebagian, atau pengaturan khusus atas aset tertentu seperti saham perusahaan keluarga.

Rumusan asli Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan hanya memungkinkan perjanjian dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasangan yang terlambat menyadari pentingnya perjanjian ini tidak punya jalan keluar selain bercerai, yang tentu bukan pilihan.

Setelah Putusan MK 69/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang diucapkan pada Oktober 2016, menyatakan Pasal 29 UU Perkawinan inkonstitusional bersyarat. Sejak putusan itu, perjanjian perkawinan:

  • dapat dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan, atas persetujuan bersama;
  • disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris;
  • berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian;
  • dapat diubah atau dicabut selama perkawinan atas persetujuan bersama, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan ini membuka ruang bagi perjanjian yang dibuat setelah menikah, yang sering disebut postnuptial agreement. Agar berlaku terhadap pihak ketiga, perjanjian tersebut perlu dicatatkan. Pencatatannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perkawinan yang dicatat di sana, berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017, atau di Kantor Urusan Agama untuk perkawinan Muslim.

Satu hal yang perlu dipahami dengan saksama adalah perlindungan pihak ketiga. Perjanjian yang dibuat selama perkawinan tidak boleh merugikan kreditur atau pihak lain yang telah memiliki hubungan hukum dengan pasangan sebelumnya. Karena itu, perjanjian di tengah perkawinan perlu disusun bersama inventarisasi aset dan kewajiban yang jelas.

Dampaknya pada warisan

Perjanjian perkawinan bukan dokumen yang hanya relevan bila terjadi perceraian. Dampaknya pada warisan justru sangat nyata:

  • Menentukan apa yang menjadi warisan. Dengan pisah harta, aset atas nama masing-masing pada umumnya menjadi harta pribadi. Harta warisan pewaris pun dapat diidentifikasi lebih jelas.
  • Melindungi usaha keluarga. Saham perusahaan keluarga dapat diatur agar tetap berada dalam garis keluarga yang dikehendaki, misalnya dengan menegaskan bahwa saham warisan dan pertumbuhannya tetap harta pribadi.
  • Memisahkan risiko utang. Pasangan yang menjalankan usaha dengan risiko tinggi dapat membatasi dampaknya terhadap harta keluarga, dengan tetap menghormati hak pihak ketiga.
  • Penting bagi perkawinan campuran. Bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, tanpa perjanjian pisah harta, tanah yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan pasangan asing. Hal ini berbenturan dengan larangan kepemilikan hak milik oleh orang asing. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan bahwa WNI dalam perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya, asalkan tanah itu bukan harta bersama, yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta yang dibuat dengan akta notaris.

Perjanjian perkawinan tidak menggantikan wasiat atau hibah, dan tidak dapat mengesampingkan hak ahli waris yang dilindungi undang-undang. Perjanjian ini menata "siapa memiliki apa" semasa perkawinan, sedangkan instrumen waris menata "kepada siapa harta beralih" setelah wafat. Keduanya saling melengkapi.

Poin penting

  • Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama; harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap milik masing-masing.
  • Sebelum warisan dibagi, harta bersama dipisahkan terlebih dahulu; bagian pasangan yang hidup terlama bukan bagian dari warisan.
  • Sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan, dan dapat disahkan oleh notaris.
  • Perjanjian yang dibuat selama perkawinan perlu dicatatkan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.
  • Bagi perkawinan campuran, perjanjian pisah harta dengan akta notaris menjadi syarat penting agar WNI tetap dapat memiliki tanah dengan hak milik.

Jika Anda ingin meninjau apakah struktur harta dalam perkawinan Anda sudah sejalan dengan rencana waris keluarga, tim konsultasi Parampara dapat membantu menelaahnya.

Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan nasihat hukum. Akibat hukum perjanjian perkawinan bergantung pada isi dan fakta masing-masing; konsultasikan situasi Anda dengan notaris atau advokat yang berwenang.

Dasar hukum & referensi

← Semua artikel dan buku