Almarhum Pak Darmawan (nama samaran) meninggalkan harta yang di atas kertas cukup besar: dua bidang tanah, sebuah rumah, dan saham di usaha keluarga. Namun dalam minggu-minggu pertama setelah kepergiannya, istrinya justru kesulitan membayar biaya rumah sakit yang tersisa, gaji asisten rumah tangga, dan cicilan kendaraan. Rekening atas nama almarhum tidak bisa diakses sebelum dokumen ahli waris lengkap. Beberapa bulan kemudian, keluarga terpaksa menjual salah satu tanah dengan harga di bawah pasaran karena butuh dana cepat, termasuk untuk membayar BPHTB atas balik nama aset lainnya. (Ilustrasi rekaan dan disamarkan.)
Cerita ini menggambarkan persoalan yang sering luput dalam perencanaan waris: keluarga bisa "kaya aset" tetapi "miskin uang tunai". Artikel ini membahas mengapa likuiditas penting, instrumen yang dapat membantu, dan aset-aset yang kerap terlupakan.
Mengapa ahli waris sering kekurangan dana tunai
Setelah seseorang wafat, ada jeda waktu sebelum harta peninggalan benar-benar dapat digunakan ahli waris. Jeda itu muncul karena:
- Proses administrasi. Bank, kantor pertanahan, dan lembaga lain memerlukan bukti kematian dan bukti sebagai ahli waris sebelum mengalihkan atau mencairkan aset.
- Kesepakatan antarahli waris. Selama harta belum dibagi, keputusan atas aset bersama biasanya memerlukan persetujuan semua pihak yang berhak.
- Kewajiban yang tetap berjalan. Biaya hidup keluarga, utang pewaris, biaya pengurusan, serta pajak dan bea seperti BPHTB tetap harus dibayar.
Ketika kebutuhan dana datang lebih cepat daripada proses selesai, keluarga terdorong menjual aset di waktu yang kurang tepat. Bagi bisnis keluarga, kekurangan likuiditas bahkan dapat memaksa penjualan saham kepada pihak luar.
Peran asuransi jiwa
Asuransi jiwa adalah salah satu instrumen yang paling sering dipakai untuk menyediakan likuiditas waris. Beberapa karakteristiknya relevan:
- Dana tersedia relatif cepat. Klaim dibayarkan kepada penerima manfaat yang ditunjuk dalam polis, sesuai ketentuan polis dan proses klaim perusahaan asuransi.
- Tidak dikenai PPh bagi penerimanya. UU PPh mengecualikan dari objek pajak pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- Dapat dirancang untuk kebutuhan spesifik. Misalnya menutup biaya hidup keluarga beberapa tahun, melunasi utang, membiayai pendidikan anak, atau menyediakan dana agar salah satu ahli waris dapat membeli bagian saham ahli waris lain dalam bisnis keluarga.
Beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, penunjukan penerima manfaat harus diperbarui ketika keadaan keluarga berubah, misalnya karena perkawinan, perceraian, atau kelahiran anak. Kedua, kedudukan uang pertanggungan dalam hukum waris, termasuk hubungannya dengan bagian mutlak ahli waris, perlu dibahas dengan penasihat hukum. Ketiga, pilih produk yang sesuai tujuan; produk yang dikaitkan dengan investasi memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda dari asuransi jiwa murni. Pastikan perusahaan asuransinya berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dana darurat dan rekening keluarga
Selain asuransi, cadangan dana yang mudah diakses keluarga sangat membantu di masa transisi. Beberapa praktik yang dapat dipertimbangkan:
- Dana darurat atas nama pasangan atau anggota keluarga lain, bukan hanya atas nama kepala keluarga, sehingga tidak ikut tertahan saat proses waris berjalan.
- Rekening bersama (joint account) dapat menjadi pilihan, tetapi aturan pencairan saat salah satu pemilik wafat berbeda antarbank. Pastikan Anda memahami ketentuannya.
- Memisahkan dana usaha dan dana pribadi, agar operasional bisnis keluarga tidak berhenti ketika rekening pribadi pemiliknya dibekukan.
Besarnya dana darurat bergantung pada kebutuhan bulanan keluarga dan perkiraan lamanya proses administrasi waris. Seorang perencana keuangan dapat membantu menghitung angka yang realistis.
Perencanaan keuangan yang menyeluruh
Likuiditas waris idealnya dihitung, bukan diperkirakan. Langkah yang umum dilakukan:
- Inventarisasi aset dan kewajiban, termasuk utang, cicilan, dan jaminan pribadi atas utang usaha.
- Perkiraan biaya pengurusan waris, seperti BPHTB, jasa notaris dan PPAT, serta biaya administrasi lainnya.
- Kebutuhan hidup keluarga selama masa transisi.
- Identifikasi kesenjangan antara dana tunai yang tersedia dan kebutuhan tersebut.
- Pilih instrumen untuk menutup kesenjangan, misalnya asuransi jiwa, dana darurat, atau penataan ulang aset.
Aset yang sering terlupa
Tidak sedikit harta yang "hilang" bukan karena dicuri, tetapi karena ahli waris tidak tahu keberadaannya.
Rekening bank yang tidak aktif. Rekening yang lama tidak bertransaksi dapat berstatus dormant menurut kebijakan bank. Pada 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara transaksi pada sejumlah besar rekening dormant sebagai langkah pencegahan pencucian uang. PPATK menegaskan dana dalam rekening tersebut tetap aman, dan menyebut langkah itu juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada pemilik atau ahli waris. Bagi keluarga, pelajarannya jelas: catat semua rekening, termasuk yang jarang dipakai, dan pahami prosedur bank untuk pengalihan kepada ahli waris.
Aset digital. Di antaranya rekening investasi daring, dompet digital, aset kripto, saldo di platform pembayaran, hingga akun yang menyimpan dokumen dan foto keluarga. Sejak 10 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK. Namun aset kripto yang disimpan di dompet pribadi tanpa kunci akses yang diketahui keluarga praktis tidak dapat dipulihkan.
Lain-lain. Polis asuransi lama, deposito di bank kecil, dana pensiun, piutang pribadi, dan saham yang tercatat di perusahaan efek.
Solusi sederhananya adalah daftar aset yang diperbarui berkala dan disimpan di tempat aman, yang menjelaskan apa saja asetnya, di mana tercatat, dan siapa yang perlu dihubungi. Jangan menuliskan kata sandi secara terbuka. Sebaiknya bicarakan dengan penasihat Anda cara yang aman untuk memastikan akses dapat diteruskan bila diperlukan.
Poin penting
- Keluarga bisa kaya aset namun kekurangan uang tunai di masa awal setelah pewaris wafat.
- Asuransi jiwa dapat menyediakan dana relatif cepat kepada penerima manfaat, dan pembayarannya kepada orang pribadi bukan objek PPh.
- Dana darurat sebaiknya tidak hanya atas nama kepala keluarga.
- Hitung kebutuhan likuiditas: biaya hidup, utang, BPHTB, dan biaya pengurusan.
- Catat rekening dormant dan aset digital; aset yang tidak diketahui berisiko tidak pernah sampai ke ahli waris.
Untuk menghitung kebutuhan likuiditas keluarga Anda secara terukur, mulailah dari layanan Penyusunan Daftar Harta dan Kewajiban dari Parampara: daftar yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami menjadi dasar perhitungannya.
Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan nasihat hukum, perpajakan, atau keuangan, dan bukan rekomendasi produk asuransi atau investasi tertentu. Konsultasikan dengan profesional yang berwenang.
Dasar hukum & referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (3) — https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-7-tahun-1983/pasal-4
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian — https://peraturan.bpk.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024 (pengawasan aset kripto oleh OJK) — https://market.bisnis.com/read/20250102/7/1828387/transisi-pengawasan-aset-kripto-ke-ojk-resmi-berlaku-10-januari-2025
- Bisnis.com, Rekening Dormant Diblokir PPATK — https://finansial.bisnis.com/read/20250728/90/1897086/rekening-dormant-diblokir-ppatk-saldo-nasabah-utuh-atau-lenyap
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang — https://peraturan.bpk.go.id