Langsung ke isi

Wawasan · 6 menit baca

Pajak atas Warisan di Indonesia: Apa yang Bebas, Apa yang Tetap Dibayar

Warisan bukan objek PPh, tetapi balik nama tanah tetap memerlukan SKB dan BPHTB. Panduan ringkas pajak warisan dan pelaporannya di SPT.

Tiga bulan setelah ayahnya berpulang, Ibu Ratna (nama samaran) datang ke kantor notaris untuk membalik nama rumah keluarga di pinggiran kota. Ia membawa satu pertanyaan yang sejak awal membuatnya cemas: "Berapa pajak warisan yang harus kami bayar?" Seorang kerabat sempat bercerita bahwa ia "kena pajak puluhan juta" saat mengurus tanah peninggalan orang tuanya. Ibu Ratna tidak tahu apakah itu benar, dan tidak tahu dari mana harus mulai.

Kebingungan seperti ini sangat umum. Istilah "pajak warisan" sering dipakai di percakapan sehari-hari, padahal yang sebenarnya terjadi adalah gabungan beberapa ketentuan yang berbeda: pajak penghasilan (PPh) yang dikelola pemerintah pusat, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dipungut pemerintah daerah, serta kewajiban administratif dalam pelaporan SPT. Artikel ini menguraikan ketiganya secara berurutan. (Ilustrasi di atas bersifat rekaan dan disamarkan.)

Warisan bukan objek Pajak Penghasilan

Titik awalnya sederhana. Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP, UU Nomor 7 Tahun 2021), menyebutkan bahwa warisan tidak termasuk objek pajak. Ketentuannya terdapat pada Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh.

Artinya, ketika Anda menerima harta peninggalan orang tua, pasangan, atau keluarga lain sebagai ahli waris, penerimaan itu tidak diperlakukan sebagai penghasilan yang dikenai PPh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah menegaskan hal ini secara terbuka ketika isu "pajak warisan" ramai dibicarakan pada 2025.

Namun "bukan objek pajak" tidak sama dengan "tidak ada urusan pajak sama sekali". Ada dua hal yang tetap perlu Anda perhatikan: prosedur pembebasan PPh ketika harta berupa tanah dan bangunan dialihkan, dan BPHTB yang memang tetap terutang.

Tanah dan bangunan: mengapa tetap perlu SKB

Pada umumnya, setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai PPh final. Karena itu, ketika sertifikat dibalik nama dari pewaris kepada ahli waris, sistem administrasi pertanahan dan perpajakan tetap memerlukan bukti bahwa pengalihan tersebut memang dikecualikan.

Saat ini pengecualian tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024). Pasal 200 ayat (1) huruf d mengecualikan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh. Pasal 200 ayat (2) menyatakan bahwa pengecualian itu diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh.

Secara praktis, langkah yang umumnya ditempuh adalah:

  • Ahli waris mengajukan permohonan SKB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia terdaftar, secara tertulis atau secara daring melalui Coretax DJP.
  • Permohonan dilengkapi dokumen pendukung, termasuk Surat Pernyataan Pembagian Waris sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025.
  • Menurut keterangan DJP, permohonan yang lengkap ditindaklanjuti dalam tiga hari kerja.

SKB inilah yang kemudian diserahkan dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan. Tanpa SKB, PPAT atau kantor pertanahan dapat meminta bukti pembayaran PPh final seolah-olah terjadi pengalihan biasa. Di sinilah banyak keluarga merasa "kena pajak warisan", padahal yang terjadi adalah fasilitas pembebasan yang belum dimohonkan.

BPHTB: pajak daerah yang tetap terutang

Berbeda dari PPh, BPHTB memang dikenakan atas perolehan hak karena waris. Dasar hukumnya kini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Beberapa ketentuan pokok yang relevan:

  • Tarif. Tarif BPHTB paling tinggi 5%, dan besaran pastinya ditetapkan oleh masing-masing daerah melalui peraturan daerah.
  • NPOPTKP khusus waris. Pasal 46 ayat (6) UU HKPD mengatur bahwa untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat oleh orang pribadi yang masih sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami atau istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling sedikit Rp300 juta.
  • Daerah dapat menetapkan lebih tinggi. Sebagai contoh, pemberitaan DDTCNews mencatat bahwa DKI Jakarta melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan NPOPTKP waris untuk hubungan keluarga tersebut sebesar Rp1 miliar.
  • Saat terutang. Untuk waris, BPHTB terutang pada saat penerima waris atau kuasanya mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan.

Secara sederhana, BPHTB dihitung dari nilai perolehan objek pajak dikurangi NPOPTKP, lalu dikalikan tarif daerah. Karena NPOPTKP dan tarif berbeda antardaerah, angka akhirnya sangat bergantung pada lokasi objek. Selain itu, beberapa daerah memberikan pengurangan atau pembebasan dalam kondisi tertentu. Selalu periksa perda dan kebijakan Bapenda setempat sebelum menghitung.

Balik nama aset lain

Tidak semua harta warisan berupa tanah. Untuk aset lain, prinsip PPh-nya sama: penerimaan warisan bukan objek pajak. Yang berbeda adalah prosedur administratifnya.

  • Rekening bank dan deposito umumnya dicairkan atau dialihkan berdasarkan dokumen kematian dan bukti ahli waris sesuai ketentuan masing-masing bank.
  • Kendaraan bermotor dibalik nama melalui Samsat, dengan bea balik nama yang diatur oleh daerah.
  • Saham dan efek dialihkan melalui perusahaan atau perantara pedagang efek, dengan dokumen pewarisan sebagai dasar.

Dokumen kunci yang hampir selalu diminta adalah bukti sebagai ahli waris. Bentuknya bisa berupa surat keterangan ahli waris, akta keterangan hak mewaris dari notaris, penetapan pengadilan, atau dokumen lain sesuai ketentuan pertanahan dan kebijakan lembaga terkait. Menyiapkan dokumen ini dengan rapi sejak awal sering menjadi pembeda antara proses yang lancar dan proses yang berlarut-larut.

Pelaporan di SPT Tahunan

Meski bebas PPh, harta warisan tetap perlu dilaporkan dengan benar. Secara umum:

  • Ahli waris yang memiliki NPWP mencantumkan harta yang diterimanya dalam daftar harta pada SPT Tahunan, dan mencatat penerimaannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
  • Selama harta peninggalan belum dibagi, UU PPh memperlakukan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan subjek pajak yang menggantikan pihak yang berhak. Jika harta tersebut menghasilkan penghasilan, misalnya sewa atau bunga, kewajiban perpajakannya perlu diurus.
  • Setelah pembagian selesai, ahli waris perlu menindaklanjuti status NPWP pewaris sesuai prosedur DJP.

Pelaporan yang konsisten penting karena tambahan harta yang tidak dijelaskan di SPT dapat menimbulkan pertanyaan di kemudian hari. Mencatat asal-usul harta sebagai warisan, lengkap dengan dokumennya, adalah bentuk perlindungan bagi ahli waris sendiri.

Mengapa perlu direncanakan sejak awal

Sebagian besar persoalan pajak warisan sebenarnya bukan soal besarnya pajak, melainkan soal kesiapan dokumen dan pemahaman alur. Keluarga yang sudah memetakan aset, menyimpan bukti kepemilikan, dan memahami siapa ahli warisnya akan jauh lebih mudah mengurus SKB, menghitung BPHTB, dan melaporkan SPT. Sebaliknya, aset yang tercatat tidak rapi atau dimiliki bersama tanpa kejelasan sering menunda seluruh proses.

Poin penting

  • Warisan bukan objek PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh.
  • Untuk tanah dan bangunan, pembebasan PPh dimohonkan melalui SKB berdasarkan Pasal 200 PMK 81/2024, dengan Surat Pernyataan Pembagian Waris sebagai salah satu lampiran.
  • BPHTB tetap terutang atas perolehan karena waris; NPOPTKP waris keluarga inti paling sedikit Rp300 juta dan dapat lebih tinggi menurut perda.
  • Harta warisan tetap dilaporkan di SPT Tahunan ahli waris sebagai penghasilan bukan objek pajak.
  • Kerapian dokumen dan bukti ahli waris menentukan lancar tidaknya proses.

Jika Anda ingin memetakan aset keluarga dan konsekuensi pajaknya sebelum hal itu mendesak, tim konsultasi Parampara dapat membantu Anda menyusun langkah awalnya.

Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan nasihat hukum, perpajakan, atau keuangan. Ketentuan dapat berubah dan penerapannya bergantung pada fakta masing-masing; konsultasikan situasi Anda dengan profesional yang berwenang.

Dasar hukum & referensi

← Semua artikel dan buku