Langsung ke isi

Wawasan · 6 menit baca

Surat Keterangan Waris: Siapa yang Menerbitkan dan Apa yang Berubah

Surat keterangan waris bisa dibuat ahli waris dengan lurah dan camat, notaris, BHP, atau pengadilan. Kenali bentuknya dan perubahan aturan sejak 2021.

Setelah ayah mereka wafat, tiga bersaudara keluarga Wijaya (nama samaran) mendatangi bank untuk menutup rekening almarhum, lalu ke Kantor Pertanahan untuk membalik nama sertifikat rumah. Di kedua tempat, mereka mendapat jawaban yang sama: "Silakan lampirkan bukti sebagai ahli waris." Ketika bertanya ke kelurahan, mereka disarankan ke notaris. Di notaris, mereka ditanya apakah keluarga mereka Muslim, karena ada pilihan lain melalui pengadilan agama. (Ilustrasi ini rekaan dan disamarkan.)

Dokumen yang mereka cari dikenal sehari-hari sebagai surat keterangan waris. Dokumen ini menerangkan siapa pewaris, kapan ia wafat, dan siapa saja ahli warisnya. Tanpa dokumen ini, harta peninggalan praktis "terkunci". Bank tidak dapat mencairkan simpanan, sertifikat tidak dapat dibalik nama, dan saham atau kendaraan tidak dapat dialihkan.

Mengapa ada beberapa jenis dokumen

Indonesia tidak memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur pejabat mana yang berwenang membuat surat keterangan waris. Selama puluhan tahun, praktiknya berpijak pada ketentuan administrasi pertanahan dan kebiasaan yang berasal dari penggolongan penduduk masa kolonial.

Pola lama yang dikenal luas adalah sebagai berikut:

  • Warga negara Indonesia yang dahulu disebut "penduduk asli": surat keterangan yang dibuat para ahli waris, disaksikan dua orang saksi, dan dikuatkan kepala desa atau lurah serta camat.
  • Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari notaris.
  • Warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, seperti Arab dan India: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Pola ini telah lama dikritik karena membedakan warga negara berdasarkan asal-usul etnis, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Perubahan melalui Permen ATR/BPN 16 Tahun 2021

Untuk keperluan pendaftaran tanah, ketentuannya kini terdapat dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021. Menurut Pasal 111 ayat (1) huruf c yang baru, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

  1. wasiat dari pewaris;
  2. putusan pengadilan;
  3. penetapan hakim atau ketua pengadilan;
  4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan dua orang saksi, dan diketahui kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
  5. akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
  6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Perubahan terpenting adalah hilangnya label golongan penduduk dalam rumusan pasal. Keenam bentuk itu kini disebut sebagai pilihan, tanpa menyebut asal-usul etnis ahli waris. Sebagai gantinya, muncul batasan wilayah. Surat pernyataan diketahui lurah dan camat tempat tinggal pewaris, sedangkan akta notaris dibuat oleh notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Ada dua catatan penting. Pertama, ketentuan ini berlaku untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun. Bank, perusahaan efek, dan lembaga lain dapat menerapkan persyaratan internal sendiri, dan sebagian masih mengikuti pola lama. Kedua, kajian akademik mencatat bahwa penerapannya di Kantor Pertanahan belum sepenuhnya seragam. Karena itu, keluarga sebaiknya menanyakan lebih dulu jenis dokumen yang diterima oleh lembaga yang dituju.

Penetapan ahli waris oleh pengadilan

Selain dokumen di atas, ahli waris dapat memohon penetapan ahli waris kepada pengadilan.

  • Pengadilan Agama berwenang atas perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk penentuan siapa ahli waris, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Banyak keluarga Muslim memilih jalur ini ketika lembaga keuangan meminta penetapan pengadilan, atau ketika susunan ahli warisnya rumit.
  • Pengadilan Negeri dapat memeriksa perkara waris bagi mereka yang tidak tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama. Praktik penerimaan permohonan penetapan ahli waris tanpa sengketa di Pengadilan Negeri tidak selalu sama di setiap daerah.

Penetapan pengadilan umumnya memakan waktu lebih lama daripada dokumen lain, tetapi memberi kepastian lebih besar, terutama bila ada potensi perbedaan pendapat dalam keluarga.

Isi yang perlu diperhatikan

Apa pun bentuknya, surat keterangan waris yang baik memuat data yang lengkap dan akurat:

  • identitas pewaris dan tanggal serta tempat wafat;
  • status perkawinan pewaris, termasuk perkawinan sebelumnya bila ada;
  • seluruh anak, termasuk yang telah wafat lebih dahulu beserta keturunannya;
  • dasar hukum pembagian yang digunakan.

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah ahli waris yang terlewat, misalnya anak dari perkawinan pertama atau cucu dari anak yang telah wafat. Kesalahan seperti ini dapat membuat dokumen dipersoalkan bertahun-tahun kemudian, bahkan setelah aset dialihkan.

Langkah praktis bagi keluarga

  1. Kumpulkan dokumen dasar: akta kematian, akta perkawinan, kartu keluarga, akta kelahiran seluruh ahli waris, dan identitas.
  2. Tentukan hukum waris yang berlaku bagi pewaris, karena ini memengaruhi siapa ahli waris dan berapa bagiannya.
  3. Tanyakan persyaratan lembaga tujuan, seperti Kantor Pertanahan, bank, atau perusahaan efek, sebelum memilih bentuk dokumen.
  4. Periksa keberadaan wasiat melalui layanan surat keterangan wasiat sebelum menyusun keterangan waris.
  5. Pertimbangkan penetapan pengadilan bila susunan keluarga kompleks atau ada potensi perselisihan.

Poin penting

  • Surat keterangan waris adalah kunci untuk mengalihkan hampir semua jenis harta peninggalan.
  • Sejak Permen ATR/BPN 16/2021, Pasal 111 menyebut enam bentuk bukti ahli waris tanpa label golongan penduduk, tetapi dengan batasan wilayah tempat tinggal pewaris.
  • Pengadilan Agama berwenang menetapkan ahli waris bagi pewaris Muslim; penetapan pengadilan memberi kepastian lebih besar.
  • Lembaga keuangan dapat menerapkan persyaratan sendiri, dan praktik di Kantor Pertanahan belum sepenuhnya seragam.
  • Kelengkapan dan ketepatan daftar ahli waris lebih penting daripada bentuk dokumennya.

Bila keluarga Anda sedang menyiapkan dokumen ahli waris atau ingin menata data keluarga sejak dini, tim konsultasi Parampara dapat membantu menyusun langkahnya.

Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan nasihat hukum. Persyaratan dapat berbeda antarlembaga dan dapat berubah; konsultasikan situasi Anda dengan notaris atau advokat yang berwenang.

Dasar hukum & referensi

← Semua artikel dan buku