Langsung ke isi

Wawasan · 6 menit baca

Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia: Siapa Tunduk pada yang Mana

Indonesia mengenal hukum waris perdata (BW), hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Kenali mana yang berlaku bagi keluarga Anda dan mengapa itu penting.

Pak Hendra (nama samaran) wafat meninggalkan seorang istri, tiga anak, sebuah rumah di Bandung, dan sebidang tanah di kampung halamannya di Sumatera Barat. Dalam pertemuan keluarga pertama, si sulung mengusulkan pembagian sama rata untuk semua anak. Adik perempuannya mengingatkan bahwa keluarga mereka Muslim sehingga pembagiannya mengikuti faraid. Seorang paman menambahkan bahwa tanah di kampung adalah harta pusaka kaum dan tidak bisa dibagi seperti harta biasa. Ketiganya berbicara dengan niat baik, dan ketiganya merujuk pada sistem hukum yang memang hidup di Indonesia. (Ilustrasi ini rekaan dan disamarkan.)

Situasi seperti ini lebih umum daripada yang dibayangkan. Indonesia tidak memiliki satu hukum waris nasional yang berlaku untuk semua warga. Yang ada adalah tiga sistem yang berjalan berdampingan: hukum waris perdata Barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek, BW), hukum waris Islam sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum waris adat. Memahami sistem mana yang berlaku bagi keluarga Anda adalah langkah pertama dalam perencanaan waris yang tertib.

Mengapa Indonesia memiliki tiga sistem

Kemajemukan ini berakar pada sejarah. Pada masa kolonial, penduduk dibagi ke dalam beberapa golongan, dan masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Setelah kemerdekaan, penggolongan berdasarkan ras secara bertahap ditinggalkan, tetapi kodifikasi hukum waris nasional yang tunggal belum pernah terwujud. Akibatnya, hukum yang berlaku atas suatu warisan saat ini lebih banyak ditentukan oleh agama pewaris, dan dalam keadaan tertentu oleh lingkungan adat serta pilihan keluarga sendiri.

Hukum waris perdata (KUHPerdata/BW)

KUHPerdata mengatur pewarisan dalam Buku Kedua. Prinsip dasarnya, pewarisan hanya terjadi karena kematian, dan ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga sedarah serta suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris disusun dalam golongan berlapis: golongan pertama (anak dan keturunannya beserta pasangan yang hidup terlama) menutup golongan berikutnya, dan seterusnya.

Beberapa ciri yang perlu dicatat:

  • Pada prinsipnya, bagian anak laki-laki dan perempuan sama besar.
  • Ahli waris dalam garis lurus memiliki legitieme portie atau bagian mutlak, yaitu bagian yang tidak dapat dikurangi oleh wasiat maupun hibah semasa hidup pewaris.
  • Ahli waris dapat memilih menerima warisan, menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta, atau menolak warisan. Pilihan ini penting apabila pewaris meninggalkan utang.

Dalam praktik, KUHPerdata banyak dipakai oleh keluarga non-Muslim, termasuk keluarga yang secara historis tunduk pada hukum perdata Barat.

Hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Bagi pewaris yang beragama Islam, rujukan utamanya adalah KHI, yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Buku II KHI mengatur kewarisan, termasuk siapa yang menjadi ahli waris, besarnya bagian masing-masing (furudh al-muqaddarah), serta ketentuan wasiat dan hibah.

Ciri yang paling dikenal adalah perbandingan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dua berbanding satu, serta adanya ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan seperti suami atau istri, ayah, dan ibu. KHI juga membatasi wasiat paling banyak sepertiga harta warisan kecuali seluruh ahli waris menyetujui, dan mengenal wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perubahan tahun 2006 itu juga menghapus kalimat dalam Penjelasan Umum undang-undang lama yang sebelumnya memberi ruang bagi para pihak untuk memilih hukum waris yang akan dipakai, yang dikenal sebagai hak opsi.

Persoalan pilihan hukum ini masih terus diperdebatkan. Pada November 2025, Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 205/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 49 tersebut, dengan amar permohonan tidak dapat diterima. Artinya, ketentuan kewenangan Pengadilan Agama tetap berlaku sebagaimana adanya.

Hukum waris adat

Hukum adat tidak dikodifikasi dan berbeda di setiap masyarakat. Secara garis besar, ilmu hukum adat mengenal tiga pola kekerabatan yang memengaruhi pewarisan:

  • Patrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, seperti pada sebagian masyarakat Batak dan Bali.
  • Matrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, seperti pada masyarakat Minangkabau, dengan konsep harta pusaka tinggi yang dimiliki kaum dan pada prinsipnya tidak dibagi-bagi.
  • Parental atau bilateral, yang memperhitungkan kedua garis, seperti pada banyak masyarakat Jawa.

Hukum adat tetap relevan terutama untuk harta yang terikat pada komunitas, seperti tanah pusaka atau tanah ulayat. Pengadilan juga telah lama mengembangkan yurisprudensi yang menyesuaikan sebagian aturan adat dengan prinsip kesetaraan, misalnya mengenai kedudukan anak perempuan dan janda. Karena sifatnya yang beragam, penerapan hukum adat dalam satu kasus selalu perlu dikaji secara khusus.

Siapa tunduk pada yang mana

Sebagai pegangan umum:

  • Pewaris beragama Islam: kewarisan tunduk pada hukum Islam, dan sengketanya diperiksa Pengadilan Agama.
  • Pewaris non-Muslim: umumnya menggunakan KUHPerdata, dengan sengketa di Pengadilan Negeri. Sebagian keluarga non-Muslim yang masih kuat ikatan adatnya tetap menerapkan hukum adat.
  • Harta yang terikat adat: dapat tunduk pada hukum adat setempat, terlepas dari hukum yang berlaku atas harta lainnya.

Dalam satu keluarga, lebih dari satu sistem bisa bersinggungan. Contohnya keluarga dengan anggota berbeda agama, pewaris yang berpindah agama, atau keluarga yang memiliki aset di beberapa daerah adat. Dalam keadaan seperti itu, pertanyaan "hukum mana yang berlaku" bisa menjadi titik awal sengketa.

Mengapa ini penting bagi keluarga Anda

Perbedaan sistem bukan sekadar soal teori. Sistem yang berlaku menentukan siapa saja ahli warisnya, berapa bagian masing-masing, seberapa jauh pewaris boleh mengatur hartanya melalui wasiat atau hibah, pengadilan mana yang berwenang, dan dokumen apa yang diperlukan untuk membalik nama aset.

Banyak sengketa keluarga berawal dari asumsi yang tidak pernah dibicarakan. Satu anggota keluarga mengira pembagian sama rata, yang lain mengira faraid, dan yang lain lagi mengira aset tertentu adalah harta pusaka. Perencanaan waris yang baik dimulai dengan memetakan sistem hukum yang berlaku, lalu menyusun instrumen seperti wasiat, hibah, atau perjanjian perkawinan yang sejalan dengan sistem tersebut, sambil tetap menghormati hak setiap ahli waris.

Poin penting

  • Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris: KUHPerdata (BW), hukum Islam (KHI), dan hukum adat.
  • Bagi pewaris Muslim, kewarisan mengikuti hukum Islam dan sengketanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama; ruang pilihan hukum yang dahulu disebut dalam Penjelasan Umum UU Peradilan Agama telah dihapus pada 2006.
  • KUHPerdata umumnya dipakai oleh keluarga non-Muslim dan melindungi ahli waris garis lurus melalui legitieme portie.
  • Hukum adat tetap relevan, terutama untuk harta pusaka dan tanah yang terikat pada komunitas.
  • Sistem yang berlaku menentukan siapa ahli waris, besarnya bagian, batas wasiat dan hibah, serta pengadilan yang berwenang.

Bila keluarga Anda ingin memetakan sistem hukum mana yang berlaku sebelum menyusun rencana waris, tim konsultasi Parampara dapat menemani percakapan awalnya.

Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan nasihat hukum. Penerapan hukum waris bergantung pada fakta masing-masing keluarga; konsultasikan situasi Anda dengan advokat atau notaris yang berwenang.

Dasar hukum & referensi

← Semua artikel dan buku